Anggaran Daerah Terancam Dipangkas, Sejumlah Gubernur Layangkan Protes ke Purbaya

Jakarta, Wellner Consulting – Menkeu Purbaya mendapatkan protes dari sejumlah kepala daerah, terkait pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk periode 2026, karena dianggap menambah beban keuangan daerah.

Terdapat sebanyak 18 gubernur dan beberapa perwakilan kepala daerah yang termasuk dalam keanggotaan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/10/2025) pagi. Beberapa nama diantaranya yakni Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara, Muzakir Manaf alias Mualem sebagai Gubernur Aceh, dan Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara.

Dalam pertemuan tersebut, banyak aspirasi yang diungkapkan oleh para kepala daerah. Salah satunya Aceh yang menyatakan keberatannya karena anggarannya dipotong sebanyak 25% oleh pemerintah pusat.

Kemudian, hal yang serupa juga disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah. Ia menolak pemangkasan TKD di daerahnya karena dampak yang muncul terhadap kegiatan operasional daerah menjadi hal yang serius, seperti gangguan pada sektor pembangunan daerah hingga gaji aparatur sipil negara (ASN).

“Tentu harapan kita di daerah adalah bagaimana TKD ini dikembalikan lagi. Kalau enggak, mungkin gaji pegawai bisa diambil oleh pusat … Kita harapkan seluruh gaji pegawai (pemda) ini bisa dari pusat semuanya, itu yang menjadi harapan kita,” Ucap Mahyeldi. Ia juga mendesak pemerintah pusat agar tidak memangkas anggaran TKD, apabila tetap ada maka pemerintah pusat diminta untuk menanggung kewajiban pembayaran gaji ASN.

Pemangkasan TKD pada APBN 2026 menjadi isu besar. Hal ini disebabkan karena mulanya pemerintah hanya menganggarkan Rp 650 triliun atau setara penurunan 29% dari perkiraan tahun ini yang mencapai Rp 919 triliun. Penurunan tersebut sempat membuat gaduh di beberapa daerah karena pemerintah daerah (pemda) langsung meningkatkan tarif pajak secara signifikan, sehingga membuat Purbaya perlu menambah anggaran TKD 2026 sebesar Rp 43 triliun dengan total Dana TKD 2026 menjadi Rp 693 triliun.

Al Haris selaku Ketua Umum APPSI menilai Purbaya cukup responsif menanggapi aspirasi dari para kepala daerah. “Pak Menteri (Purbaya) respons tadi, beliau responsif sekali. Nanti di 2026 karena sudah menjadi produk hukum undang-undang, APBN, beliau tadi berjanji di 2026 sambil nanti berjalan, evaluasi lagi yang TKD ke daerah,” Ujar Al Haris, Gubernur Jambi.

Disamping itu juga terdapat, Sherly Tjoanda, sebagai Gubernur Maluku Utara yang menyatakan pemangkasan TKD dapat sangat membebani daerah terkait dengan pemenuhan program kerja seperti pembangunan infrastruktur, hingga pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang membutuhkan dana cukup besar.

Mengutip dari ucapan Sherly Tjoanda “Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20%-30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60%-70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur”.

Mendengar berbagai keluhan dari para kepala daerah, Purbaya dapat memahami yang menjadi aspirasi para gubernur tersebut. Ia juga merasa anggaran TKD yang dipangkas terbilang terlalu besar, tapi di sisi lain, belum banyak juga dari permohonan para kepala daerah yang dapat dipenuhi saat ini, salah satunya terkait pembayaran gaji ASN di pemda.

“Kalau dia (para gubernur) mah minta semuanya ditanggung saya. Itu normal, permintaan normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN seperti apa. Apalagi, ini 9 bulan pertama (2025) kan ekonominya melambat. Naik turun, tapi cenderung turun terus. Jadi, kalau diminta sekarang, pasti saya enggak bisa,” Ujar Purbaya.

Walaupun begitu, Purbaya berjanji akan meningkatkan anggaran TKD tahun depannya lagi, apabila ekonomi Indonesia telah pulih. Hal itu dapat diukur dari peningkatan penerimaan pajak sampai tidak ada kebocoran lagi dari kepabeanan dan cukai. Kemudian, ia juga berpesan untuk para gubernur dapat memperbaiki citra dan kinerjanya. Terkait adanya pandangan-pandangan dari pemerintah pusat yang menganggap banyak penyalahgunaan alokasi dana anggaran di daerah.